Superman “Jika” vs “Jika” Batman

review-zack-snyders-batman-v-superman-dawn-of-justice-starring-ben-affleck-henry-cavill-jesse-eisenberg-amy-adams-more
Jika; Superman vs Batman. (sumber gambar: theplaylist.net)

Perselisihan antara armada transportasi umum konvensional dengan online, ternyata masih belum pulih. Sebagai contoh, di Lombok, lebih tepatnya di sekitaran Bandara Internasional Lombok (BIL). Usut punya usut, motifnya adalah persoalan klasik seperti di daerah-daerah lain di Indonesia. Ya, lagi-lagi ihwal pendapatan.

Seperti yang diberitakan portal berita Lombokita.com, perselihan dimulai dengan aksi sweeping para sopir taksi berbasis online yang dilakukan oleh beberapa sopir taksi di BIL, Rabu (28/6/2017) kemarin.

Menurut para sopir taksi bandara, aksi ini sebagai peringatan agar jasa layanan transportasi online tidak beroperasi lagi di kawasan bandara. Duh, lagi-lagi!

 

Wajar

Apa yang dilakukan dari aksi tersebut masih bisa penulis katakan wajar. Hampir serupa dengan aksi penertiban lapak PKL yang dilaksanakan oleh Satpol PP dimana, seringkali menimbulakan percikan tegang antar keduanya. Karena siapaun pasti mumet jika melihat angka penghasilan yang menurun. Bahkan sampai menghasilkan tendensi pretensi “saling pukul” sekalipun.

Namun, aksi kekerasan baik dari sisi aksi maupun reaksi jelas tidak elok untuk diperdendangkan, bukan? Tak ada keuntungan yang terlihat signifikan dari aksi kasar selain dari jelasnya kerusakan yang dihasilkan, entah itu yang bersifat materil maupun imateril. Apalagi, hingga meleber dengan kontinyu layaknya pendistribusian sembako yang menjadi kebutuhan konsumsi setiap hari.

Kerugian yang dihasilkan dari aksi yang kasar sudah seringkali terasa, pengerusakan-pengerusakan, atau secara tidak langsung, bahkan menunjukkan jika hal tersebut kurang moral, barbar lebih tepatnya. Jangan sampai, rupa-rupa yang benar wajar diekspresikan dengan gaya yang tidak wajar dipantaskan masuk dalam pementasan ke ruang publik.

 

Etika; Persaingan Bisnis

Jika persoalan ini dilihat sebagai persaingan bisnis yang (idealnya) sehat, tentu aksi sepihak seperti ini, kecil kemungkinan terjadi. Sebab, persaingan bisnis idealnya lebih bersifat perang dingin yang mengedepankan strategi halus untuk menjaring pangsa pasar demi kelangsungan jalannya eksistensi.  Etika; tentu poin inilah yang menjadi korelasi.

Dalam sudut ini, oknum yang melakukan aksi tersebut, mestinya mengkoreksi diri. Sebab, hal itu telah menunjukan sebuah cara atau gaya bersaing yang tidak sehat. Ya, sabotase tak sembunyi-sembunyi alias terang-terangan serupa aksi sepihak seperti ini, jelas, tidak sepatutnya terjadi. Belum lagi, perihal anggapan publik yang “kadang” terlalu liar menanggapi hal-hal yang tidak etis.

Ketika “wajar” tadi tidak dibarengi dengan kesadaran akan pertimbangan akibat dari sebuah aksi yang kurang elok, perang ideal pada lini bisnis hanya akan tetap menjadi andai-andai yang berkepanjangan menghiasi.

 

Perlu Adanya Komunikasi

Untuk mengurangi peristiwa seperti itu (kembali) terjadi, jelas perlu adanya komunikasi di setiap lini yang bersangkutan. Dalam hal ini, pihak yang berselisih, serta juga bisa “menyangkutkan” pihak-pihak yang sekiranya terkait.

Hal ini bisa dilakukan, manajemen taksi konvensional bisa melakukan pengoptimalan edukasi yang mengarah pada lini armada atau para sopir, bahwa penurunan yang terjadi adalah murni persaingan bisnis. Bagi penulis, manajemen jasa konvensional sudah tentu harus dapat bersiap dari setiap dinamika yang berpotensi terjadi, semisal, ekspansi bisnis pesaing yang begitu masif seperti perkembangan jasa transportasi online akhir-akhir ini.

Sedangkan, untuk jasa transportasi online tentu juga perlu mempertimbangkan di luar dari kemungkinan profit yang menjadi incaran. Sebab, ini berkaitan dari banyaknya kejadian yang serupa terus-menerus terjadi. Dalam hal ini, penulis mengkritisi ekspansi yang terlalu masif sehingga terkesan meninggalkan pertimbangan di aspek-aspek lain. Memang, ekspansi bukanlah sebuah kesalahan. Namun, lagi-lagi, jika kita menjadikan “kisah-kisah” yang selama ini terjadi; kian menyamai episode-episode sinetron di televisi sebagai rujukan, sudah barang tentu jika hal ini menjadi sesuatu yang krusial, karena menyangkut kualitas kenyamanan dan keamanan operasional armada, termasuk kenyamanan pelanggan dalam memilih jasa. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berdampak negatif bagi transportasi online sendiri. Mudahnya, seberapa diterimanya eksistensi dari taksi online di suatu daerah, perlu menjadi variabel yang tak boleh luput untuk diperkirakan.

 

Urgensi; Tidak Urgen

Lalu, bagaimana dengan pihak yang tidak berada dalam ring? Pemerintah misalnya. Bagi penulis, turun tangannya pemerintah dirasa tidak terlalu urgen. Sebab, fenomena yang seharusnya tidak mesti ini memang tidak perlu terjadi, sungguh. Apalagi sampai merevisi regulasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, ada 11 butir regulasi baru yang akan mengikat angkutan online. Direncanakan berlaku per 1 April 2017, masih ada sejumlah poin dalam peraturan itu yang (masih) menimbulkan reaksi pro dan kontra.

Salah satu poin yang menjadi menu utama perhatian publik adalah tarif. Dilansir dari Tempo.co, Kemenhub akan menerapkan batas bawah tarif yang besarannya diserahkan pada Pemda (gubernur, wali kota, atau bupati) sehingga tarif di masing-masing daerah akan berbeda, tergantung penyesuaian dari masing-masing daerah.

Nah, yang menjadi pertanyaan, seperti apa efektifitasnya? Apakah dapat menyelesaikan persoalan dari kedua pemangku transportasi publik ini?

Sebelum menilai, kita dapat melihat dahulu dari penyebab utama dari perselishan ini. Apakah memang benar faktor utamanya murni pada perang tarif diantara kedua petinju? Jika penulis melihat, persoalannya bukanlah soal tarif. Tapi justru, ada dua hal yang paling mendasar. Di satu pihak, ada kekagetan yang timbul menyikapi dinamika dari peta bisnis moda transportasi. Sedang di lainnnya lagi, ada sebuah tren ketergesaan dari ekspansi bisnis yang terkesan mengesampingkan perhitungan, seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya.

Urgensi yang tidak urgen sudah terlanjur terlihat dari langkah “intervensi” baru pemerintah melalui revisi di kitab regulasinya. Coba kita telisik, apakah langkah yang dibuat ini berdasar kepada kepentingan publik selaku konsumen? Ketika batas bawah tarif dilakukan, bukankah justru akan berpotensi melemahkan rangsangan inovasi bisnis yang sedang terjadi? Bahkan, bisa dikatakan bahwa penerapannya akan mengganggu misi pendorongan masyarakat yang terpusat dengan kendaraan pribadi untuk bergeser ke moda transportasi umum, yang pada rill—nya sangat bergantung pada layanan, kenyamanan, serta yang lebih jelas ialah ongkos.

Pemerataan dari peraturan mematok tarif, justru memperlihatkan sebuah langkah mundur dan kegalauan dalam memoderasi persaingan bisnis yang padahal, masih bisa secara mandiri berjalan sehat. Ibarat, anak manja yang seharusnya bisa berjalan sendiri, tapi malah merengek minta gendong. Satu menuntut terjaminnya kelangsungan bisnis tanpa mau bersaing dan mengkoreksi, satunya lagi seakan meminta dikasihani dan perlindungan dibawah ketiak payung regulasi.

Jadi, urgen—kah apabila pemerintah terlalu jauh turun tangan dan mempertaruhkan kebijaksanaan, hanya demi pertarungan antara kedua petarung yang mengandai-andaikan “jika” di kantung kepentingannya masing-masing?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s