RUU KPK, DPR Kembali “Blunder”

sumber gambar : Tribunnews.com

Ya, setidaknya itulah yang saya pikirkan. DPR lagi-lagi melakukan blunder melalui RUU KPK yang akhir-akhir ini berhembus kencang (mengagetkan publik). Apa yang sebenarnya yang melatar belakangi DPR memunculkan “Ide briliant” ini ? Entahlah, tapi yang jelas, DPR kembali mencoba mendulang profit khas nan uniknya, yakni DISTRUST dari publik Indonesia. Kenapa ? Sederhananya, Apa yang (cenderung) akan kita lakukan jika orang yang kita sayangi “diganggu” ? Secara pribadi, saya masih sangat yakin bahwa KPK masih lekat dengan stempel “Public Darling”.

Direktur eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengingatkan, berdasarkan survey yang dilakukan lembaganya pada 14 – 22 september 2015 di 34 provinsi dengan 1.200 responden, KPK merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan pubik paling tinggi di indonesia, yaitu 82 persen. Di urutan kedua adalah TNI dengan 81 persen dan kemudian Presiden 78,6 persen . Sedangkan DPR dan DPD dibawah 50 persen. Sementara di antara sesama aparat penegak hukum, kepuasan publik terhadap kinerja KPK 68,2 persen, disusul kepolisian (44,8 persen) dan disusul kejaksaan, kehakiman, dan pengacara. (Kompas, 10/10/2015)

“Munculnya draf revisi UU KPK ini mengindikasikan upaya nyata untuk melemahkan KPK melalui jalur legislasi.” Ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra. (Kompas, 10/10/2015).

Kita sendiri mungkin tahu, seperti apa raport merah yang selama ini menjadi stigma DPR, DPR semakin produktif mendulang DISTRUST dari mata masyarakat akibat blunder ini. Lembaga Legislator ini seperti tidak (enggan untuk) aware dengan apa yag menjadi kepentingan dan interest publik Indonesia, justru memilih sibuk mengesankan diri menjadi sosok oposisi bukan sosok yang representatif bagi rakyat. Jika kesibukkan ini terus-terusan terjadi, situasi krisis “public trust” yang dihadapi oleh DPR akan semakin mengakar.

Keluarnya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dinilai berpotensi melemahkan bahkan “melumpuhkan” lembaga antirasuah itu. Setidaknya ada beberapa poin draf revisi yang (jelas) memicu kontroversi. Draf revisi tersebut bisa dilihat di sini atau di sini. Nah, dari beberapa poin draf itu, bagaimana menurut teman-teman pembaca sekalian ? sangat “brilliant”, bukan ?

Mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua berpendapat jika draf RUU KPK itu jelas melemahkan KPK itu sendiri. Padahal sebenarnya ada pasal-pasal yang perlu dikuatkan agar KPK menjadi kokoh. (Metrotvnews.com, 12/10/2015).

DPR harusnya mempertimbangkan dua hal sebelum mengeluarkan sebuah “karya”, bukan hanya berbicara soal konstitusional, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan dan interest publik. Saya pribadi tidak mengerti benar apakah RUU ini menyalahi atau sesuai dengan UU, tapi yang jelas “karya” DPR ini memang belum tepat atau unacceptable. Dengan kata lain, apa yang disebut dengan kepentingan dan interest publik harus mejadi pertimbangan utama. Lucu juga kan, jika lembaga sekaliber DPR selalu betah dengan “komentar sinis” dari rakyat yang diwakilinya.

Jelas, DPR memilih “blunder” dalam menggagas RUU ini. Ketika korupsi yang justru menjadi agenda kolektif masyarakat, DPR justru memilih bersebrangan dengan memanfaatkan kewenangannya menelurkan “karya” yang kontroversial karena dianggap “melemahkan” KPK yang notabene secara de facto, sudah terlanjur disayangi. Jika DPR tetap “ngotot” dengan masterpiece-nya ini, Hati publik akan kembali dicederai. DISTRUST bukanlah hadiah yang “menarik”, bukan ?

#CMIIW 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s