TNI dan Tes Keperawanan yang Perlu Dimodifikasi

sumber gambar : Beritasatu.com

Mungkin akhir-akhir ini kita disibukan oleh kabar dibatalkannya kenaikan harga BBM oleh pertamina. Tapi, fokus kita juga terbagi dengan adanya kontroversi terkait dengan Tes Keperawanan yang (masih) diterapkan oleh TNI dalam prosedur perekrutan para calon tentara wanita. Penerapan tes inilah yang menimbulkan reaksi negatif dari beberapa pihak termasuk juga Komnas HAM, karena dinilai sudah tidak relevan lagi.

Topik ini muncul karena Human Rights Watch (HRW) pertama kali mengungkapkan persoalan ini melalui situs resmi mereka pada Rabu (13/5/2015). HRW yang berbasis di New York, Amerika Serikat, itu mendesak Indonesia untuk mengehentikan penerapan tes keperawanan tersebut.

Perlu diketahui bahwa tes tersebut dilakukan di rumah sakit militer seluruh Indonesia dengan cara memasukkan dua jari tangan ke dalam alat kelamin perempuan untuk memastikan selaput daranya masih utuh. Tes berlaku wajib bagi perempuan calon prajurit, Juga mereka yang hendak menikah dengan anggota TNI. Tes keperawanan bukan hanya dilakukan oleh petugas perempuan, tapi juga dilakukan oleh petugas pria. (Harianterbit.com, 15/5/2015)


Kecaman Publik

Pada intinya, publik menilai bahwa “Test Dua Jari” ini sudah tidak lagi relevan. Pertama, tes itu dianggap diskriminatif dan mengganggu kedaulatan tubuh perempuan. Kedua, dinilai menyakitkan, memalukan dan menimbulkan trauma, apalagi tes itu dilakukan oleh dokter pria. Dan ketiga, tes ini dianggap tidak ilmiah karena hal itu tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional serta belum cukup valid mengindikasikan bahwa keperewanan dapat menunjukkan tingkat moralitas seseorang, karena kita tahu sendiri bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan sesorang kehilangan keperawanannya.

“Angkatan Bersenjata Indonesia harus menyadari bahwa tes keperawanan yang menyakitkan dan menghinakan perempuan itu tak ada hubungannya dengan keamanan nasional (tugas dan fungsi TNI).” ujar Nisha Varia, dari Human Right Watch, (Bbc.co.uk, 14/5/2015)

Dari banyaknya kecaman tersebut, TNI seakan digempur oleh kecaman publik. Ya, TNI terkena gempuran persepsi. Jelas situasi ini akan mengganggu kegiatan, khususnya perekrutan calon tentara baru. Kenapa mengganggu? Tentu, karena adanya aliran kecaman yang berdatangan bisa saja memberikan efek rasa “aneh” bagi para calon prajurit wanita yang ingin bergabung. Selain itu, nama Indonesia di mata dunia tentunya akan ikut terkena imbasnya juga, bukan? Apalagi topik ini terkait dengan masalah HAM yang merupakan isu yang cukup sensitif akhir-akhir ini.


Respon TNI

Dari sekian banyak persepsi yang bermunculan, akhirnya TNI memunculkan “perlawanan” atas gempuran yang mereka dapat. TNI melalui Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal Fuad Basya memastikan lembaganya tetap terus melakukan uji keperawanan bagi calon prajurit perempuan. Fuad berujar, tes itu diperlukan demi mengungkap kesehatan mental calon prajurit.

Fuad menjelaskan seorang calon prajurit perempuan harus diperiksa keperawanannya oleh dokter. Bila ternyata tidak perawan, dokter akan memeriksa lebih lanjut penyebab perempuan tersebut tak lagi perawan. “Mungkin karena kecelakaan, sakit, tapi bisa juga karena kelakuan atau kebiasaan,” ujar dia. Bila alasan kehilangan keperawanan adalah karena kelakuan dan kebiasaan yang terbentuk dari hubungan seksual, Fuad menyebut mental calon prajurit itu tidak baik. (Tempo.co, 14/5/2015).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga angkat bicara, ia mengakui bahwa institusinya telah melakukan tes keperawanan untuk para calon tentara wanita. Menurut dia, hal tersebut ditujukan untuk kebaikan sehingga tak perlu dipersoalkan. Beliau menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dimiliki seorang prajurit TNI, yakni moralitas, akademik, dan kekuatan fisik. Tes keperawanan tersebut adalah bagian dari penilaian moralitas. (Kompas.com, 15/5/2015).

Pertama yang harus dilihat ialah, tes itu diterapkan untuk menilai tingkat moralitas calon tentara. Kita bisa meurujuk kembali pada pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya sebelumnya. Ia memahami bahwa ada beberapa faktor penyebab hilangnya keperawanan seseorang, dan mencoba mengklarifikasi bagaimana prosedur tes itu diberlakukan. Meskipun penyataan beliau tidak menunjukkan sinyal untuk menghilangkan tes keperawanan tersebut, saya kira pernyataan itu bisa sedikit melawan penilaian publik bahwa tes itu tidak ilmiah karena belum cukup valid mengindikasikan bahwa keperewanan dapat menunjukkan tingkat moralitas seseorang, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sesorang kehilangan keperawanannya. Jadi, bisa dibilang, pihak TNI sukses meredam gempuran poin persepsi yang menyebut bahwa tes itu tidak ilmiah. Tangkisan yang cemerlang!


Modifikasi

Namun, jika dilihat dari alasan publik bahwa tes tersebut melanggar hak perempuan, diskriminatif, hingga anggapan bahwa memunculkan trauma, menurut saya poin itulah yang akan sulit ditangkis. Lalu, apakah tes keperawanan ini perlu dihapus? Sejujurnya saya bersikap netral terkait dengan hal ini. Jika memang tes ini menyalahi norma atau melanggar HAM, tindakan pengahapusan saya rasa tidak akan menimbulkan masalah, karena itulah yang publik inginkan.

Jika TNI memilih untuk tetap menerapkannya, atau tidak ingin melakukan penghapusan, pendapat saya adalah cukup modifikasi saja tesnya (itupun jika mau). Kenapa dimodifikasi? Ya, jika TNI masih tetap ingin menerapkannya, maka modifikasi inilah yang menjadi cara berkomunikasi kepada publik demi meredam dengungan kecaman. Lalu, apa yang harus dimodifikasi? Sebelum dirubah, TNI atau pihak-pihak lain yang masih menerapkan tes ini, harus telebih dahulu melihat apa yang menyebabkan tes keperawanan itu menimbulkan kecaman seperti, dinilai menyerang hak perempuan, diskriminatif, hingga memunculkan efek trauma. Setelah itu, barulah sesuaikan cara yang setidaknya lebih tepat.

Jika tes ini memang semestinya dilakukan dengan menggunakan dua jari. Sebaiknya petugas wanitalah yang ditugaskan melaksanakan tes tersebut tanpa adanya petugas pria yang ikut “nimbrung”. Karena, saya saja yang bukan perempuan merasa aneh jika tes itu dilakukan oleh petugas pria. Asumsinya, cara itulah yang akan mengurangi efek trauma bagi para calon prajurit. Kenapa asumsinya seperti itu ? Saya yakin anda tahu jawabannya. Ya, petugas pria.

Selain masalah dua jari, mungkin akan lebih baik lagi cara “dua jari” tidak lagi diterapkan. Artinya, cara tersebut diganti dengan menggunakan alat bantu (canggih) yang akurat dalam menentukan hasil. Jelas, tanpa menyelipkan petugas pria tentunya.

Entah, relevan atau tidaknya tes ini, yang jelas TNI memiliki syarat khusus bagi para calon-calon anggotanya. Apa salahnya untuk mengormati hal itu? Sama seperti klub sepak bola yang ingin merekrut pemain, perusahaan yang membutuhkan karyawan, sutradara yang membutuhkan aktor atau sebuah perguruan tinggi yang membuka pendaftaran Mahasiswa baru. Semuanya punya spesifikasi khusus dan karena itulah yang disebut “eliminasi” berlaku. Hak? TNI juga berhak menentukan spesifikasi versi mereka, bukan?

Jadi bagi saya, masalahnya bukan pada (esensi) tesnya, melainkan pada metode/cara pengujian tes yang dilakukan. Tak perlu dihapus, Modifikasi ialah opsi yang bijak untuk meredam kecaman publik. Tapi, itu tergantung TNI, memilih untuk bersikap “cuek” tidak peduli, meredam kecaman, atau menuruti keinginan publik. Tunggu saja, opsi manakah yang akan diambil?

#CMIIW

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s