Wacana KPK Rekrut TNI, Apakah Perlu ?

sumber gambar : Viva.co.id

Hampir dalam 4 bulan terakhir, perhatian publik tersita oleh konflik KPK dan Polri. Dari konflik yang terjadi itulah publik merasa khawatir terhadap kelangsungan nasib KPK. Bahkan, publik beranggapan bahwa konflik tersebut sebagai aksi kriminalisasi yang dilakukan oleh Polri terhadap KPK. Serentetan cerita kisruh tersebut akhirnya menimbulkan cerita baru yang diusung KPK, yaitu munculnya wacana tentang rekrutmen prajurit TNI untuk menduduki jabatan strategis di tubuh KPK.

Lebih tepatnya, Wacana tersebut muncul pasca personel Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Budi Waseso menangkap salah satu penyidik senior KPK, Novel Baswedan, Jumat (1/5/2015) pekan lalu. Novel memiliki latar belakang polisi. (Sindoneews.com, 7/5/2015).

Dari cerita baru yang mulai menyembul ke ranah publik itu, KPK seperti berada dalam posisi yang nyaman karena masyarakat Indonesia terlihat mendukung wacana yang dikeluarkan oleh KPK ini. Perlu diakui bahwa kemungkinan besar dukungan tersebut datang dikarenakan kekhawatiran publik terhadap nasib KPK itu tadi, atau mungkin karena memang masih disayangnya lembaga antirasuah tersebut oleh publik Indonesia.

Publik juga menganggap wacana tersebut justru akan memperkuat atau membentengi KPK terhadap gangguan dari pihak-pihak lain, seperti halnya Polri. Itu terbukti dari banyaknya kicauan para netizen di dunia maya yang terlihat mendukung wacana KPK tersebut. Selain itu, Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, mengakui apabila wacana tersebut diwujudkan, maka akan sangat membantu KPK untuk tidak selalu tergantung pada para penyidik kepolisian.

Pasalnya, ketergantungan itu menyebabkan Polri sewenang-wenang. Terbukti, kata Ray, setiap kasus yang menimpa oknum kepolisian akan selalu menimbulkan ketegangan dua institusi negara ini. Polri pun cenderung mengambil para penyidiknya saat bermasalah dengan KPK. (Jpnn.com, 8/5/2015).

Kendati demikian Markas Besar TNI sendiri juga mengaku siap jika anggotanya diminta untuk bergabung oleh KPK. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya mengaku tidak keberatan dengan wacana tersebut, karena personel TNI memiliki kompetensi untuk dipekerjakan di KPK sesuai bidang-bidangnya. Ia juga menjamin, anggota TNI profesional saat menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan negara. (Kompas.com, 8/5/2015)


Inkonstitusional

Namun, tidak semua pihak menyambut baik wacana tersebut. Meskipun masih sebatas wacana, Para elite politik serta para pakar dan penagamat mengkritisi niatan KPK tersebut. Alasan yang paling sering dikemukakan untuk menolak wacana tersebut ialah rencana itu dinilai bersifat inkonstitusional.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. Ia terheran-heran apakah negara dalam keadaan perang sehingga tugas fungsi aparatur sipil dan penegak hukum diserahkan kepada TNI. Firman mengingatkan, bahwa reformasi telah secara tegas memisahkan antara tugas Polri dan TNI. Polri sebagai aparatur yang bertanggung jawab terhadap keamanan. (Tribunnews.com, 8/5/2015).

Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin mengatakan, tentara tidak dilahirkan untuk fungsi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Berbeda dengan Polri yang memang dilahirkan oleh UUD 45 memiliki otoritas istimewa sebagai alat negara, untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum.

“Itu diatur dalam pasal 30 UUD 1945. Oleh karenanya menyeret TNI bergabung dengan KPK adalah inkonstitusional,” ungkap Andi Irman Sidin. (Jpnn.com, 9/5/2015).

Selain pernyataan diatas, Peneliti pada Divisi Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) M Imam Nasef mengatakan setidaknya ada empat alasan mengapa penyidik KPK tidak dapat diisi personel TNI. Nah, agar tulisan ini tidak terlihat mengancam mata pembaca karena saking panjangnya, empat alasan tersebut bisa dibaca melalui situs sindonews berikut ini.


Tetap Pada Rel dan Tak Perlu Khawatir

Walaupun KPK didukung oleh publik dan Mabes TNI siap menerima pinangan terkait dengan wacana ini. Menurut saya justru lembaga anti-rasuah itu tidak perlu untuk melakukan perekrutan anggota baru dari barisan TNI, jika memang wacana ini bertolak belakang dari sisi konstitusi. Dengan kata lain, tidak perlu memaksakan diri jika memang hal tersebut tidak sesuai.

Kendati demikian, jika saya boleh berpendapat. Alangkah bijaknya jika KPK memilih untuk tidak merealisasikan wacana ini. Pertama, adalah jika wacana ini salah secara konstitusi, maka yang harus dilakukan ialah merevisi Undang-undang yang tentunya akan sangat merepotkan nantinya. Kedua, banyaknya penolakan yang timbul akan menggemakan suasana konflik baru lagi alias (debatable), yang dimana suasana seperti itulah yang membuat publik jengah dan bosan (termasuk saya). Kedua hal itulah yang harusnya menjadi pertimbangan KPK. Memang kita bisa melihat bahwa publik terkait dengan wacana ini (masih) mendukung KPK sepenuhnya. Namun di lain sisi, publik Indonesia juga tentunya sudah merasa bosan dengan konflik kepentingan politik yang tidak jelas seperti sebelumnya.

Maka dari itulah, saya rasa KPK tidak perlu berfokus pada wacana ini. Mungkin memilih untuk tetap berada di rel adalah keputusan yang bijak. Tetap berada pada tugas dan fungsi seperti biasanya, selama KPK masih memiliki itikad dan usaha yang kuat untuk memperlihatkan kinerja yang baik kepada masyarakat. Mestinya, KPK tidak perlu ragu ataupun takut dengan konflik “klasik” yang terjadi. Bukankah, publik selalu ada dan mengeluarkan suara dukungan ? Menurut saya, KPK ialah “Public Darling” bagi masyarakat Indonesia. Secara de jure mungkin KPK tidak sebesar Polri atau lembaga-lembaga lain di atasnya. Tetapi, KPK mempunyai “amunisi” yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya, yaitu “Public Power”. So, tidak perlu terlalu khawatir,  just keep on the right track, aja… Hehehehe…

#CMIIW


Quote :

“Karena pemberantasan korupsi, bukan soal “perang atas koruptor” yang seolah identitas tersebut milik eksklusif tentara. Namun, yang utama adalah niat dan cara negara mengobati penyakit korupsi, agar Indonesia terbebas dari korupsi.” – Andi Irmanputra Sidin (Ahli Hukum Tata Negara) – (Jpnn.com, 9/5/2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s