Lokalisasi Prostitusi, Apakah Tepat ?

Dalam minggu-terakhir ini, selain kisruh KPK vs Polri jilid dua, publik juga diramaikan wacana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok tentang “Lokalisasi Prostitusi”. Mantan Bupati Belitung Timur itu, mengaku bahwa dengan lokalisasi tersebut, lebih mudah mengawasi dan membuat para PSK tobat. Namun, justru wacana tersebut menimbulkan reaksi negatif yang cukup keras baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun para Akademisi. Pasalnya wacana tersebut dinilai bahwa secara tidak langsung pemerintah telah melegalkan perzinaan serta dianggap sebagai langkah kemunduran pemerintah.

Jika diperhatikan, wacana yang dilempar oleh Ahok ini merupakan bentuk strategi yang diawali dengan “melegalkan” prostitusi kemudian sekaligus diberantas. Saya yakin bahwa Ahok jelas tidak bermaksud untuk membenarkan perzinaan atau tindak prostitusi itu “eksis”. Namun, pertanyaannya adalah pantaskan pemerintah menerapkan cara tersebut ? Dibalik pantas atau tidaknya hal itu, kita bisa melihat reaksi publik terkait dengan wacana lokalisasi prostitusi itu, banyak yang mengecam wacana itu. Polemik, lagi-lagi terjadi.



Mudah Mengawasi dan Menyadarkan

Wacana ini muncul tentunya memiliki dasar atau ada yang melatarbelakanginya. Ahok menyebutkan bahwa rencana ini akan memberikan kemudahan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan serta memangkas pergerakan dari eksistensi tindak prostitusi. Sehingga diharapkan bisa menyetop kegiatan prostitusi ini, dengan kata lain mempertobatkan para “aktor-aktris” dalam dunia kelam tersebut.

“Itu kan hanya wacana, kita tahu pasti ditolak. Tanpa izin DPRD nggak mungkin dilakukan. Makanya saya katakan itu hanya pilihan saja kita bisa berdebat soal itu. Anda pengen sampah berserakan dimana-mana atau anda taruh di toilet,” kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2015). (Tibunnews.com, 28/4/2015).

Menurut Ahok, prostitusi yang notabene adalah penyakit masyarakat tidak akan mungkin dapat dihilangkan keberadaannya. Jadi, daripada mewabah lebih baik dipusatkan di satu titik terkonsentrasi. Ibarat seperti sampah yang berserakan dan tak terkendali, jadi dikumpulkan ke tempat sampah agar mudah dimusnahkan.

Namun, menurut saya wacana ini juga memiliki nilai plus yaitu tidak membiarkan kegiatan prostitusi ini menjadi tidak terdeteksi dan terkendali. Kita bisa melihat contoh beberapa kasus seperti kasus Gang Dolly di Surabaya. Pasca penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh Walikota Surabaya, tersebut justru para “aktor-aktris” itu semakin tidak terdeteksi. Kemana posisi mereka sekarang ?

Sekedar melakukan penutupan saja belum tentu bisa menghilangkan akar masalahnya. Bukannya hilang tapi justru menambah kompleksitas baru. Dengan kata lain, wacana ahok ini (mungkin) berdasar pada langkah strategis yang ditujukan pure untuk menutup ruang gerak dari para “aktor-aktris” tersebut.

Ada yang menarik jika kita coba mengkomparasikan antara wacana Pak Ahok dengan langkah yang diterapkan oleh Walikota Surabaya dalam memberantas tindak prostitusi ini. Jika ahok diibaratkan mengumpulkan sampah kesebuah lokalisasi, sementara Ibu Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya membuang sampah dan berserakan. Lalu pertanyaannya adalah cara manakah yang lebih pantas ? Dan langkah manakah yang lebih efektif ?


Kecaman

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak sepakat dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat sertifikasi pekerja seks komersial (PSK). Menurutnya, prostitusi tidak seharusnya didukung apalagi oleh pemerintah. (Metrotvnews.com, 30/4/2015).

Walaupun dengan latar belakang tersebut, kecaman publik tidak henti-hentinya mengalir pada Ahok.  Anggota DPRD fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tubagus Arif menentang keras wacana Ahok soal lokalisasi prostitusi di DKI Jakarta. Menurutnya, wacana pembentukan lokalisasi tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila yang di dalamnya menyebut bahwa indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. (Kriminalitas.com, 29/4/2015).

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menilai Ahok sebenarnya mengetahui usulannya itu tidak akan diterima oleh masyarakat. “Ya sebenarnya dia (Ahok) tahu usulannya tidak akan diterima karena kita tahu prostitusi penyelesaiannya bukan dilokalisasi tapi diberantas dari hulu. Kanalisasi prostitusi tidak meminimalisir tetapi menumbuhkembangkan,” ujarnya. (Metrotvnews.com, 28/4/2015).

Sudah jelas hal ini memang tidak seirama dengan “public interest” masyarakat Indonesia pada umumnya. Walaupun langkah ini mungkin secara strategis benar dan dimaksudkan untuk mematikan pergerakan eksistensi para “aktor-aktris” itu. Tapi yang jelas, bagi saya wacana lokalisasi prostitusi itu justru merupakan sebuah bentuk dukungan kepada kegiatan prostitusi itu sendiri.


Prostitusi Mencoreng Citra

Dari banyaknya kecaman publik yang terdengar, hal itu menjadi indikator atau barometer yang memunculkan bahwa apa yang disebut “Lokalisasi Prostitusi” itu tidak berada pada sebuah value yang berada pada hati masyarakat, bukan hanya masyarakat DKI Jakarta saja tapi juga publik Indonesia pada umumnya.

Menurut saya wacana Pak Ahok ini memiliki konsekuensi juga yaitu citra atau image dari sebuah kota, dalam hal ini DKI Jakartalah yang menjadi sorotan publik. Kita bisa membandingkannya lagi dengan langkah Ibu Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya. Dalam konteks kebijakan yang seirama dengan “public interest” kebijakan walikota Surabaya dengan Gang Dolly-nya lah yang unggul. Kenapa bisa ? Ya, karena Surabaya mencoba terbebas dari stigma negatif bisnis prostitusi. Sebaliknya dengan DKI Jakarta yang mencoba memilih menciptakan stigma baru.

Dari komparasi diatas, kedua jenis kebijakan tersebut punya konsekuensi masing-masing. Kebijakan Surabaya dengan menutup lokalisasinya berimplikasi baik bagi citra kota Surabaya, namun membuat bisnis prostitusi itu menjadi sulit terdeteksi. Sebaliknya dengan wacana Pak Ahok, ada dua opsi yang dipertaruhkan, antara citra kota atau sebuah langkah strategis.


Efektifkah ?

Praktik bisnis prostitusi yang kian marak memang sangat membuat kita gerah. Beragam cara yang dilakukan pemerintah untuk meminmalisir seakan tidak berefek sama sekali. Hal tersebut seakan menguatkan kompleksitas dari masalah ini. Sejujurnya saya masih sangat ragu dengan wacana ini jika benar-benar direalisasikan, jika dilihat dari sudut pantas atau tidaknya, jawabannya tentu sudah jelas, bukan ? Tapi, bagaimana dengan efektifitasnya ? efektifkah wacana Pak Ahok ini ? Apakah kalau dilokalisasi pasti tidak tumbuh di tempat lain? Apakah lokalisasi yang ditawarkan itu dapat menarik antusiasme pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi ini ?

Jadi, saya masih ragu dengan tingkat atau jaminan keberhasilan yang dijanjikan dari wacana Pak Ahok ini. Kita bisa berkaca lagi pada pernytaan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis sebelumnya. Tujuan lokalisasi itu bisa saja melenceng jauh dari ekspektasi untuk membungkam ruang gerak tindak prostitusi itu. Bukannya memangkas tapi justru menguatkan regenerasi “aktor-aktris” bisnis prostitusi itu sendiri. Itulah yang menjadi keraguan saya.

Lalu bagaimana dengan solusinya ? Menurut Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, ada tiga hal yang memicu tumbuhnya praktik prostitusi di negara ini. “Pertama selalu alasan ekonomi, kedua berkenaan dengan keimaan, ketiga kontrol sosial yang minim,” jelasnya.

Sehingga, untuk meminimalisir praktik prostitusi harus diawali dari tiga faktor tersebut. “Penyelesaiannya, pertama berikan keterampilan agar ekonominya mandiri. Kedua, lebih intensif memberikan pelajaran agama masing-masing, karena agama apapun tidak memperbolehkan prostitusi. Ketiga, aktifkan kontrol sosial,” paparnya. (Metrotvnews.com, 28/4/2015).

Saya sangat setuju dengan pernyataan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan penyelesaian masalah prostitusi diawali dari hulu. Tapi, alangkah lebih baik lagi jika peran pemerintah dan peran masyarakat saling bersinergi mengentaskan kompleksitas permasalahan bisnis prostitusi beserta bencana yang ditimbulkannya ini. Lalu, apakah lokalisasi ini merupakan langkah yang tepat ? Saya rasa belum.

#CMIIW

Advertisements

5 thoughts on “Lokalisasi Prostitusi, Apakah Tepat ?

    1. prostitusi seharusnya bukan dijadikan komoditas, bukan ?

      Prostitusi ialah penyakit sosial yang harus dibersihkan. but, Lokalisasasi bukan langkah yang tepat saya rasa.

      Walaupun, pertimbangan pak ahok itu adalah langkah strategis. Toh, juga publik susah menerimanya.

      Like

      1. Kebanyakan masyarakat kita itu sedikit “malu” untuk terbuka. Bolehlah di depan banyak orang tidak setuju dengan prostitusi, tapi kadang kadang masyarakat sendiri suka “jajan” diam-diam. Buktinya bisnis esek esek semakin menjamur dewasa ini dan sudah dianggap sesuatu yang lumrah. Tinggal tunggu waktu saja sampai pemerintah benar-benar melegalkan bisnis esek-esek

        Like

      2. Pak Ahok juga bilang begitu, kok…

        Hanya saja, lokalisasi akan disambut “pro” oleh para pelanggan bisnis tersebut. Namun, masih ada berbagai elemen masyarakat lain yangg harus diluluhkan hatinya oleh wacana lokalisasi ini. LSM, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Menteri dan para elite politik hingga sosok “Opinion Leader” lainnya.

        Like

    2. Jika dalam perihal bisnis prostitusi yang semakin menjamur, itu mengindikasikan sebuah “kebobrokan”, kita seharusnya memperbaiki itu, bukan ?

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s