Menpora Bekukan PSSI ?

sumber gambar (Liputan6.com)

Sudah sejak lama Indonesia disebut-sebut memiliki sederet masalah dalam prestasi olahraganya terutama sepakbola. Dan kembali, problema itu makin menggema akibat resmi dibekukannya Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI). Pembekuan yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui suratnya bernomor 0137 tahun 2015 dan ditandatangani Menteri Imam Nahrawi. Putusan ini (mungkin) bisa saja dikatakan merupakan akhir dari kronologis polemik antara PSSI dengan Pemerintah, (Badan Olahraga Profesional Indonesia / Kemenpora).

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengkonfirmasi perihal surat keputusan pembekuan PSSI yang dikeluarkan pada Sabtu (18/4/2015). Menurut Juru Bicara Kemenpora, Gatot Dewa Broto, PSSI dinilai tidak mematuhi teguran tertulis yang dikeluarkan pihaknya. Untuk diketahui konfirmasi tersebut dipastikan seiring dengan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI berlangsung.

Dalam surat Kemenpora yang diterima PSSI, disebutkan, Kemenpora memberikan sanksi administratif kepada PSSI. Selain itu, apapun keputusan dan kegiatan PSSI dianggap tidak sah.Keputusan tersebut dikeluarkan karena Kemenpora menilai PSSI mengabaikan dan tidak mematuhi teguran tertulis yang sudah tiga kali dilayangkan oleh Kemenpora. (Liputan6.com, 18 April 2015)


Latar Belakang

Dasar yang melatarbelakangi pembekuan tersebut mengacu pada tidak diindahkannya SP1, SP2 dan SP3 yang diberikan oleh Kemenpora kepada PSSI yang jatuh tempo pada tanggal 17 April 2015 jam 18.40. (antaranews.com, 18/4/2015)

Namun, di lain sisi kita bisa melihat bahwa latar belakang dari pemerintah membekukan PSSI tidak hanya sebatas pengabaian dan tidak mematuhi teguran tertulis yang dilayang oleh Kemepora. Artinya, ada alasan lain yang melatarbelakangi putusan tersebut. Itu terlihat dari pernyataan Menpora, Imam Nahrawi, yang mengatakan adanya “mafia” sepakbola yang menggerogoti internal PSSI.

“PSSI jangan marah-marah. PSSI lebih baik fokus meningkatkan prestasi. Kalau jelas komitmennya, mafia sepakbola itu harus diberantas. Kita merasakan kok (adanya mafia sepakbola), masak mereka menutupi,” kata Imam setelah memberi kuliah tamu di gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Sabtu, 20 Desember 2014. (Tempo.co, 21/12/2014)

Terkait dengan adanya “mafia” tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemenpora sangat berambisi memberantas “mafia” sepakbola tersebut. Selain itu juga masalah ditubuh internal kepengurusan PSSI menjadi pertimbangan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena prestasi Indonesia di kancah sepakbola tidak memuaskan. Belum lagi jika prestasi tersebut dikorelasikan pada ekspektasi publik indonesia, yang tentunya bisa disebut sangat jauh dari harapan.

Jadi, selain ketidakpatuhan PSSI terhadap teguran tertulis yang dilayangkan oleh Kemenpora, hal yang melatarbelakangi putusan ini ialah PSSI dinilai “tidak becus” atau kinerja yang diperlihatkan sangat jauh dari harapan kolektif bangsa indonesia. Menurut penulis, pembekuan PSSI ini berpotensi menimbulkan reaksi yang positif dari publik khususnya penikmat sepakbola yang memang “membenci” kinerja PSSI.


Sikap Tegas

Turunnya surat tersebut merupakan cerminan sikap ketegasan dari pemerintah terhadap kepengurusan PSSI yang tidak kompeten. Dengan kondisi itu seluruh kegiatan yang dihelat oleh kepengurusan PSSI tidak diakomodasi lagi oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk kepolisian yang tidak lagi memberikan pelayanan kepada PSSI. Itu berlaku juga pada kegiatan keolahragaan yang berada dibawah otoritas PSSI.

Sikap tegas ini kemungkinan muncul karena adanya request dari publik yang menilai kinerja PSSI tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Jika kita melihat suasana Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI itu, yang terlihat kongres itu diwarnai oleh demonstrasi yang dilakukan oleh supporter “Bonek” Persebaya 1927. Bonek melakukan aksi di dekat arena KLB, ribuan suporter tersebut melakukan long march dari depan Gelora 10 Nopember, Surabaya. Di sepanjang jalan dan di lokasi aksi mereka tidak lelah meneriakkan yel-yel serta kritik-kritik pedas terhadap PSSI. Dalam aksi itu mereka menegaskan bahwa KLB PSSI di Surabaya tidak pantas digelar dan Menpora layak tidak mengakuinya. Dan, Menpora rupanya mendengar tuntutan tersebut. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah berlaku tegas pada PSSI karena adanya dukungan publik yang mulai deras muncul ?

Tapi, penulis justru melihat bukti bahwa buruknya kualitas komunikasi antara kedua belah pihak (PSSI-Kemenpora), artinya tidak bersinergi dengan baik. Bisa dibilang bahwa kedua belah pihak tidak saling percaya satu sama lain. Tapi, mengapa putusan itu keluar saat KLB sedang digembar-gemborkan ? Nah, disitulah bukti yang cukup kuat mengapa saya berasumsi bahwa Kemenpora tidak lagi percaya kepada PSSI. Tapi, satu hal yang membuat saya heran bukankah KLB tersebut menghasilkan ketua umum baru, yang otomatis akan mereformasi sistem kepengurusan PSSI ? Tapi kembali lagi, jawabannya ada pada Kemenpora, khususnya Menpora Imam Nahrawi, bukan ?


Tanggapan :“Pro”PSSI

Namun, dari itu semua penulis bertanya-tanya, kenapa PSSI malah memilih untuk tidak menggubris teguran tertulis yang dilayangkan oleh pihak Kemenpora, sehingga muncullah pemebekuan ? Atau tepatkah langkah Kemenpora “mengintervensi” kepengurusan PSSI yang dimana PSSI mengkalaim bahwa mereka berada dibawah FIFA bukan Menpora ? Bahkan PSSI berani menggunakan jalur hukum jika Kemenpora tetap bersikeras pada sikap dan keputusan pembekuan tersebut.

“PSSI itu tidak di bawah Kemenpora, tapi di bawah FIFA. Jadi, Menpora tidak memiliki wewenang untuk membekukan PSSI,” tegas La Nyalla sesaat setelah terpilih sebagai ketua umum. (Jawapos.com, Sabtu 18/4/2015)

Dengan kata lain pemerintah dianggap terlalu (tidak berhak) mengintervensi kepengurusan PSSI. Pemerintah dinilai tidak memiliki hak untuk mengganggu jalannya kepengurusan PSSI, itu dikarenakan oleh PSSI berada di bawah otoritas FIFA. Lalu, apa fungsi dari kata Indonesia pada kepanjangan kata “PSSI” ? Benarkah pemerintah tidak boleh mengintervensi ? Mungkin pernyataan F.X. Hadi Rudyatmo ini saya rasa cukup representatif untuk melawan pernyataan para eksekutif PSSI.

“Kalau negara intervensi itu sah-sah saja karena organisasi sepakbola itu membawa nama Indonesia. Tapi intervensinya untuk kebaikan, bukan melawan Statuta FIFA,” ujar Rudyatmo, yang juga penasihat PSSI Solo, di kawasan Senayan, (Tempo.co, 14 April 2015).

Jadi bagi penulis, PSSI memang berada dibawah FIFA namun Pemerintah berhak mengintervensi karena dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai pengawas. Selain PSSI yang masih tetap “berontak” terhadap putusan itu, ada juga beberapa pihak yang memang kurang menyetujui putusan pembekuan PSSI tersebut. Lebih tepatnya ada pihak yang kurang “sreg” dengan langkah Kemenpora.

Pertama-tama, kita akan melihat dari sudut pandang kepentingan, ialah para peserta alias aktor-aktor yang berperan dalam industri sepakbola Indonesia seperti, klub, pelatih, pemain, hingga panitia penyelenggara yang terlibat. Artinya, kebijakan ini akan berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi para “aktor” itu, karena nasib mereka sedang dalam ambang pertaruhan. Ya, Pertaruhan antara gaya “konservatif” PSSI melawan gaya “revolusioner” Kemenpora.

Pembekuan PSSI oleh Menpora membawa kekhawatiran besar bagi pelaku-pelaku olahraga si kulit bundar. Kekhawatiran utama adalah semakin kacau atau terhentinya kompetisi reguler karena keputusan tersebut. Pelatih, pemain, bahkan klub harus mengalami kerugian karena tidak ada aktivitas sekaligus sumber ekonomi.

Kendati dalam suratnya Menpora menyatakan kompetisi tetap berjalan, namun kekhawatiran tetap tak bisa dihindari.”Pasti khawatir sekali. Nasib kami semua kan dari rutinitas kompetisi. Bisa dibayangkan kalau misalnya sampai terhenti total,” kata Suharno, Pelatih Arema Cronus di Malang. (Okezone.com, 19/04/2015).


Tanggapan :“Pro” Menpora

Penulis berpendapat bahwa tanggapan “pro” PSSI itu dipengaruhi oleh kepentingan logis beberapa pihak, atau yang sudah penulis sebutkan diatas tadi ialah para “aktor”.Ya, asumsinya adalah mereka hanya khawatir terhadap kelangsungan nasib (mata pencaharian) mereka dalam dunia pesepakbolaan khas di Indonesia. Tapi, bagaimana jika kita bertanya pada para “aktor” itu terkait dengan kinerja PSSI selama ini ? Apakah mereka puas atau tidak ?jika mereka rata-rata menjawab “tidak puas” maka keputusan pemerintah membekukan PSSI adalah langkah yang tepat. Kenapa tepat ? Karena penulis merasa bahwa kebijakan Pemerintah membekukan PSSI searah dengan Public Interest masyarakat Indonesia.

Lalu, Bagaimana dengan kekhawatiran yang sudah disebut sebelumnya ? Kekhawatiran itu muncul karena terancamya rutinitas kompetisi Liga.Tapi, Kemenpora memiliki cara lain untuk memastikan kekhawatiran itu diredam, yaitu dengan cara menyerahkan urusan Timnas Sepakbola dan Liga Indonesia pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Terlebih untuk persiapan Timnas Indonesia dalam SEA Games 2015. Selain KONI dan KOI.

Nah, munculah pertanyaan dibenak penulis. Apakah para “aktor” tadi akan menyambut baik “gaya revolusioner” Menpora ini (yang memberikan wewenang pada KONI dan KOI) ? Jika iya, berarti pemerintah dipercaya untuk mengambil alih kendali. Jika tidak, itu berarti pemerintah belum dipercaya untuk mennggantikan peran PSSI.Sederhananya, pemerintah (kemungkinan besar) didukung oleh publik terkait dengan pembekuan ini.Namun, belum tentu pemerintah diberi “restu” untuk mengambil alih kendali PSSI.


Dampak Kebijakan

Dari banyaknya pandangan dan penilaian publik terhadap pemerintah khususnya Menpora terkait dengan keputusan untuk membekukan kepengurusan PSSI itu. Tentunya ada dampak yang akanmuncul, berbagai pro-kontra bermunculan untuk mengkritisi sikap yang diambil oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).Kita memulainya dengan dampak bagi Indonesia sendiri.

Pertama, memburuknya nama baik sepakbola Indonesia di mata dunia, terutama FIFA sebagai federasi sepakbola internasional. Hal ini dikarenakan oleh tidak sejalannya sikap antara Pemerintah dengan FIFA. Kontradiksi ini berawal dari FIFA yang merespon aduan PSSI terkait dengan tidak direkomendasikan Indonesian Super League (ISL) 2015 untuk berjalan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) karena banyak klub-klub “yang katanya” professional belum syarat verifikasi dan legalitas dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Dengan kata lain FIFA dan Pemerintah mulai sedikit bergesekan.

Kedua, timbulnya kekhawatiran bagi para “aktor” persepakbolaan Indonesia karena nasib mereka berada dalam pertaruhan “unik” ini.Mungkin, dari sini penulis berpendapat bahwa, publik penikmat dan para “aktor” persepakbola Indonesia merespon baik putusan Kemenpora untuk membekukan PSSI. Namun, belum tentu jika kepengurusan PSSI diambil alih oleh Kemenpora.Artinya, Tim Transisi yang dibentuk oleh pemerintah masih membawa keraguan.

Ketiga, jika kita mengacu pada rekomendasi BOPI tentang penghentian sementara ISL 2015 itu. Tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan nasib para “aktor” persepakbolaan Indonesia. Jika nasib kompetisi domestik belum ada kejelasan atau jaminan penyelenggaraan tentunya akan menciptakan masalah baru. Selain konflik masalah penyelenggaraan Liga, Indonesia juga akan mengahadapi “kecaman” dari kalangan “aktor-aktor” persepakbolaan nasional.

Keempat, memunculkan beban baru yang tentunya berat bagi pundak pemerintah Indonesia sendiri. Mengapa begitu ? Karena pemerintah memilih membuat “gaya revolusioner” yang jelas akan membentuk ekspektasi umum akan kinerja dari Tim Transisi yang mengambil alih kepengurusan PSSI. Dengan kata lain, Kinerja mereka harus jauh laebih baik dari kepengurursan PSSI, yang padahal terlihat baru berniat untuk memberikan harapan baru melalui hasil Kongres Luar Biasa 2015. Nah, jika hasil kinerja dari Kemenpora tidak membuahkan perubahan yang berarti, otomatis (kembali) akanmenimbulkan stigma buruk bagi Kemenpora, dan pihak-pihak lain yang dianggap mengintervensi PSSI. Stigma apakah yang akan terbentuk ? Entahlah, bisa saja kredibilitas dari Kemenpora ikut menyusul PSSI.

Sedangkan bagi, pihak lain seperti FIFA, PSSI, hingga manajemen klub-klub yang berlaga di ISL tentunya tidak terlepas dari implikasi negatif khususnya “public Interest” di Indonesia. Selain itu, dengungan bahwa POLRI berada pada posisi dilematis, yaitu “mengangguk” pada Kemenpora atau berinisiati mengamankan antusiasme penikmat sepakbola disetiap suguhan pertandingan yang dihelat ?

Pertama, kita mulai dari FIFA, seperti halnya PSSI yang sedang berada pada posisi “kecaman” dari publik. Jika kita berdasar pada sikap FIFA yang terkesan berpihak pada PSSI, tentunya nama FIFA akan sedikit berbelok juga di hati masyarakat Indonesia. Ya, secara statuta, FIFA memiliki ruang untuk bisa mematahkan argument pemerintah Indonesia. Tapi, apakah Publik Indonesia akan mempertimbangkan status FIFA jika publik mendengar atau dihadapkan pada persoalan “mafia” sepakbola ? Nah, Sepertinya Kemenpora melihat aliran reaksi publik.Ya, lagi-lagi masalah korupsi.

Kedua, PSSI akan semakin menurunkan kredibilitasnya dimata publik Indonesia. Hal itu tidak lepas dari sikap “membangkangnya” mereka terhadap putusan Kemenpora tersebut. Belum lagi, perihal ancaman pengurus PSSI untuk menempuh jalur hukum untuk merobohkan dominasi Kemenpora. Secara De Jure, mungkin saja PSSI bisa melawan. Namun secara De Facto, di mata publik PSSI adalah “sarang mafia” yang justru lebih memperlihatkan keangkuhan dan ketidak patuhannya terhadap Pemerintah dalam hal ini Kemenpora.

Ketiga, Bagaimana dengan klub-klub sepakbola Indonesia ? selain masalah kekhawatiran terhadap kelangsungan nasib gelaran Liga, pihak manajemen klub juga akan menjadi sorotan public terkait dengan profesionalisme mereka. Mari kita berkaca pada rekomendasi BOPI yang menyarankan untuk menunda ISL 2015 karena masih ada klub-klub yang tidak lolos aspek legalitas seperti masalah penunggakan gaji pemain.Masalah gaji dan hak-hak pemain inilah yang menjadi “amunisi” BOPI, karena masalah ini juga yang menjadi sorotan utama Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), otomatis BOPI mendapat support dari APPI.

Jadi, bagaimana-kah tingkat kualitas manajemen klub-klub Indonesia saat ini ? Lalu, apakah keputusan pemerintah ini berpengaruh pada prestasi pemain ? Bukankah, sepakbola kita sudah minim prestasi sejak PSSI masih “beraksi” ? Maka dari itulah Pemerintah mencoba mengubah itu, karena menilai kinerja PSSI belum baik. Publik Indonesia juga merasakan hal itu, mungkinkah putusan Kemenpora ini merepresentasikan kepentingan publik ?

Tapi dampak ancaman yang paling jadi sorotan yaitu “Keputusan Kemenpora membekukan PSSI membuat induk sepakbola Indonesia itu dihadapkan dengan sanksi FIFA. Pasalnya, campur tangan pemerintah ketika mengatur sepakbola terlihat jelas. Jika nantinya FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi, artinya Indonesia akan terisolasi dari berbagai kegiatan sepakbola internasional”. (Metrotvnews.com, 19 April 2015).


Jika sanksi FIFA benar-benar dijatuhkan, maka kesempatan Timnas Indonesia di laga Internasional tertutup. Sayangnya, Kemenpora hanya menujukkan lontaran kata “optimisme” bahwa FIFA tidak akan menjatuhi sanksi yang justru memperlihstkan jaminan yang lemah. Tapi, bagaimana jika kita mengacu pada pasal ‘13 ayat 1’ statuta FIFA dan Pasal ‘17 ayat 4’ statuta FIFA. Apakah Indonesia akan terbebas dari ancaman FIFA ini ? Ataukah justru FIFA yang sebaiknya atau bahkan harusnya mempelajari regulasi dan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) yang ada di Indonesia sebelum mengganjar sanksi ? Menurut penulis, peristiwa ini semacam pertarungan antar regulator. Ya, pertarungan antara kedaulatan Negara dan kedaulatan FIFA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s