Ketika PNS Dilarang Rapat di Hotel

sumber gambar : Tourismvaganza.com

Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi dalam persaingan pasar akan memberikan perhatian penuh pada srategi pemasaran yang dijalankannya. Produk – produk yang dipasarkan dibuat melalui suatu proses yang berkualitas akan memiliki sejumlah keistimewaan yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk tersebut. Selain itu perusahaan juga harus memiliki diferensiasi yang dapat memberikan perbedaan dengan perusahaan lain. Dengan demikian pelanggan mau dan rela untuk kembali menikmati apa yang ditawarkan oleh perusahaan dan menjadi pelanggan yang loyal bagi perusahaan. Maka disitulah letak pentingnya kualitas dari manajemen untuk bersinergi menyikapi persaingan tersebut,

Selain persaingan usaha, salah satu masalah pokok yang menjadi kendala dalam kegiatan korporasi adalah regulasi pemerintah yang berlaku terkait kegiatan korporasi tertentu. Hal tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus diperhatikan dimenangkan oleh suatu perusahaan jika ingin tetap eksis di dalam persaingan bisnis. Selain menyikapi persaingan bisnis sebuah perusahaan juga tentunya harus mampu menyesuaikan diri terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berlaku untuk mengatur aktivitas korporasi tersebut.

Persaingan bisnis perlu disikapi secara proaktif, baik dalam segi produk/jasa, layanan, sistem kerja, situasi internal, dan sebagainya. Namun, regulasi juga harus dijadikan pertimbangan. Persaingan bisnis tidak sekadar persaingan dalam mempersuasi konsumen saja tapi juga adaptif terhadap kedinamisan persaingan begitu juga dengan regulasi yang diterapkan. Kesimpulannya adalah persaingan bisnis tidak hanya terikat pada orientasi profit saja tapi juga ada aspek lain yang menjadikan roda korporasi atau organisasi tetap berjalan.

Bisnis perhotelan juga tidak terlepas dengan regulasi-regulasi yang ada. Kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh bagi kelangsungan korporasi. Kadang regulasi tersebut bersifat menguntungkan, namun terkadang juga merugikan. Sekali lagi kedinamisan itulah yang menjadi tantangan yang harus disikapi dengan bijak oleh manajemen.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi baru saja mengeluarkan wacana tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggelar rapat di hotel. Namun, wacana tersebut memancing kekhawatiran para pelaku usaha perhotelan. (Tribunjogja.com)

Regulasi pemerintah dalam melarang anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) rapat di hotel tentunya tidak bersifat direct atau langsung ke para pengusaha hotel, melainkan ditiujukan kepada para PNS. Hanya saja regulasi itu dinilai cukup berimplikasi buruk pada pihak lain, khususnya para pengusaha perhotelan. Maka dari itulah saya mencoba untuk mencermatinya karena kita sudah bisa mendengar pro dan kontra dari beberapa pihak terkait regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Yudi Chrisnandi itu.

Fokus dalam tulisan kali ini penulis mencoba mencermati penyebab, dampak, serta solusi dari regulasi ini khususnya bagi pihak pengusaha hotel secara umum. Seberapa kuatkah regulasi ini mempengaruhi okupansi hotel ?


Okupansi Hotel

Dalam beberapa bulan terakhir, kita mendengar pemberitaan-pemberitaan terkait dengan okupansi hotel atau tingkat hunian yang dinilai mengalami penurunan. Penurunan tingkat hunian merata. Penurunan tingkat hunian hotel di Indonesia cukup drastis, yaitu dari 75 persen pada November 2014, menjadi hanya 55 persen pada Desember 2014. Sedangkan di Yogyakarta, pada 2012-2013 tingkat hunian turun 15 persen dan pada 2013-2014 turun 26 persen. Dalam kurun waktu pertahun tingkat okupansi mengalami penurunan yang signifikan. (Tribunnews.com)

Banyaknya faktor yang memang mempengaruhi okupansi hotel itu sendiri. Berikut faktor-faktor yang menurut penulis memiliki pengaruh pada okupansi hotel tersebut :

  1. Menjamurnya jumlah hotel
  2. Mulai tumbuhnya penginapan-penginapan tidak berizin
  3. Kondisi fisik serta layanan dari pihak hotel
  4. Citra kota atau wilayah tempat beroperasinya hotel
  5. Terjadinya penurunan jumlah permintaan kamar / turunnya jumlah wisatawan
  6. Adanya regulasi tarif batas bawah yang terjadi pada penerbangan, terutama maskapai-maskapai yang mengadopsi Low Cost Carrier (LCC) dsb.

Dari beberapa faktor-faktor tersbut memang memiliki dampak pada kelangsungan bisnis perhotelan, jika okupansi hotel mengalami penurunan, otomatis pendapatan hotel juga mengalami penurunan seiring dengan tingkat hunian hotel. Namun, faktor-faktor di atas ialah faktor yang berimplikasi umum bukan berimplikasi khusus pada sebuah hotel tertentu karena masing-masing hotel memiliki bidikan segmen yang berbeda satu sama lainnya.

Untuk suatu hotel yang memiliki segmen menengah tentu akan gusar ketika tingkat hunian hohtelnya turun karena adanya kebijakan penghapusan penerbangan maskapai yang mengadopsi LCC. Sedangkan faktor situasional juga turut mempengaruhi, dalam hal ini terkait dengan citra sebuah kota atau wilayah tempat beroperasinya hotel. Jika citra dari sebuah kota mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan yang secara otomatis jelas memiliki implikasi yang merugikan.

Jadi, beberapa faktor-faktor di atas ialah faktor yang pada umumnya berpengaruh namun tidak secara khusus, karena tergantung juga pada faktor situasional yang dihadapi oleh hotel. Hal itu juga berlaku sama pada dampak yang diberikan oleh regulasi pelarangan PNS untuk melakukan kegiatan rapat di Hotel, artinya para PNS diharuskan untuk mengoptilmakan pemanfaat fasilitas yang ada.


Turunkan Okupansi ?

Pada tahap ini kita akan fokus mencermati implikasi yang diberikan dari pelarangan PNS untuk melakukan kegiatan di hotel. Untuk hotel yang membidik sektor Meeting, Incentives, conferences and exhibition (MICE) pada segmen government atau pemerintahan. Berbeda dengan hotel membidik sector MICE pada segmen korporasi, tentu regulasi ini tidak terlalu berpengaruh.

Dapat kita simpulkan bahwa regulasi yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Yudi Chrisnandi itu. Tidak berpengaruh pada pengusaha hotel secara keseluruhan. Hal itu bergantung pada segmen yang menjadi target hotel pada sektor MICE, apakah hotel membidik segmen government ataukah korporat ? Tentunya regulasi ini akan berpengaruh besar pada hotel-hotel yang membidik segmen atau sektor pemerintahan dalam hal ini PNS. Dengan kata lain, hotel akan merasa dirugikan karena segmen yang memiliki andil besar pada pendapatan mereka, akan dipangkas oleh regulasi ini, secara tidak langsung.


Dampak dari Regulasi : PHRI (Hotel) vs Pemerintah

Setelah kita mengatahui bahwa regulasi tersebut berpengaruh langsung pada hotel yang segmentasinya mengarah pada sektor government, penulis mencoba untuk mencermati implikasi yang dihasilkan oleh regulasi tersebut.

Bagi hotel-hotel yang segmen pemerintahan menjadi target, tentu hal ini akan memberi penurunan pada omzet hotel. Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia kegiatan MICE menyumbang sekitar 38 persen pada pemasukan hotel MICE juga menyokong pemasukan hotel saat hari kerja, yaitu Senin-Jumat. (Tribunnews.com, 10 November 2014).

Untuk di yogya sendiri “Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan akan ada penurunan omzet sebesar 45 persen dalam industri perhotelan di DIY pada 2015 ini. Hal itu sebagai dampak adanya pelarangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengadakan meeting di hotel.” (Tribunjogja.com, 5 Januari 2015)

Lalu bagaimana dengan implikasi dari regulasi tersebut terhadap pemerintah atau Negara ? Yang jelas ini akan menghemat alokasi biaya dari APBN. Dengan kata lain pemerintah melakukan penghematan dengan menekan pengeluaran dana alokasi untuk menyewa tempat untuk kegiatan rapat.

Sejak pemerintah memberlakukan larangan  rapat di hotel bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh wilayah Indonesia, hingga awal Februari 2015 telah berhasil menghemat Rp5,122 triliun. Penghematan tersebut terus membesar dan dinilai menjadi sesuatu yang baik. (Antaranews, 2 Maret 2015).

Penulis beramsumsi bahwa adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh kalangan PNS yang menjadikan pengeluaran APBN begitu boros. Ya, boros karena kita bisa melihat bahwa pemeritah bisa menghemat anggaran sebesar hampir Rp 5 triliun hingga awal Februari 2015. Belum lagi asumsi penulis ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Yudi Chrisnandi yang mengatakan bahwa ia menekankan aturan pembatasan rapat di luar kantor bagi PNS karena masih maraknya penyalahgunaan anggaran negara. Bahkan, berdasarkan catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah terjadi penyalahgunaan anggaran mencapai 30 persen. (Liputan6.com, 17 Februari 2015)

Dari dua point di atas tadi, regulasi ini dinilai berdampak positif pada pemerintah karena menghasilkan penghematan APBN yang cukup besar. Namun di sisi lainnya, penulis menganggap PHRI atau pengusaha hotel yang cukup dirugikan karena okupansi hotel menjadi turun yang tentunya mengurangi income atau pendapatan.


Perang Persepsi : PHRI (Hotel) vs Pemerintah

Ada hal menarik yang timbul pasca wacana regulasi ini mulai menyembul ke permukaan, dimana adanya “perang” persepsi antara pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan dengan pihak pengusaha perhotelan dalam hal ini Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menilai kebijakan tersebut telah berdampak langsung pada produk pariwisata di sejumlah daerah. Tentunya persepsi-persepsi yang bermunculan ini juga akan mempengaruhi opini dari publik, menarik jika hal ini kita cermati.

Pertama, Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan bagi PNS untuk melakukan kegiatan rapat di luar kantor demi menghemat anggaran pemerintah sehingga anggaran tersbut bisa dialokasikan ke sektor-sektor pembangunan lainnya. Kemudian PHRI mencoba melawan dengan memberi pernyataan bahwa pemerintah terlalu terobsesi dengan efisiensi sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan hotel. Jika penurunan okupansi dan pendapatan ini terus berlanjut maka potensi diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan semakin membesar sehingga lahirnya pengangguran akan semakin bertambah.

Kedua, ketika pemerintah menganggap peraturan ini bertujuan untuk pengoptimalan pemanfaatan fasilitas kantor PNS. Kemudian kembali, PHRI menilai bahwa fasilitas tersebut kurang representatif sehingga pilihan untuk memilih rapat di hotel dipilih. PHRI juga menyatakan bahwa kualitas rapat juga dipengaruhi oleh kualitas baik fisik maupun suasana dari tempat rapat itu sendiri.

Ketiga, pihak pemerintah menyatakan bahwa latar belakang dari pengadaan regulasi ini untuk mengontrol jumlah pertumbuhan hotel yang ditengarai sebagai penyebab utama okupansi hotel mengalami penurunan. Dengan kata lain pelarangan PNS untuk rapat di hotel bukan penyebab utama turunnya okupansi. Untuk hal ini cukup menjadi senjata yang cukup ampuh dalam membendung reaksi negatif dari PHRI terkait dengan regulasi itu. Karena penulis beranggapan bahwa pertumbuhan hotel yang tidak terkontrol dan menjamur inilah yang menjadi aktor utama penyebab okupansi hotel menurun. Hotel yang menjamur juga akan menguatkn persaingan antar pebisnis, belum lagi masalah ketimpangan jumlah hotel yang tidak sejalan dengan permintaan kamar yang menimbulkan kompleksitas baru.

Dari dua pihak yang saling berargumentasi, penulis menilai pemerintah dalam hal ini lebih diunggulkan karena kebijakan ini memang sejalan dengan”public interest” yang dimana sesuai dengan ekspektasi publik yang menginginkan efisiensi dan “membenci” aparatur pemerintahan bermewah-mewahan tanpa adanya hasil kerja yang nyata. Jadi penulis merasa bahwa persepsi pemerintahlah lebih unggul dan lebih sesuai dengan persepsi publik secara umum.

Jika regulasi ini memang ditetapkan untuk direalisasikan oleh pemerintah, maka tetap saja pengusaha perhotelanlanlah yang menyesuaikan diri pada regulasi tersebut. Kita boleh saja mengkesampingkan pendapat penulis tentang unggulnya persepsi pemerintah tadi, karena apa ? Karena pemerintah punya wewenang penuh dalam mengeluarkan kebijkan tersebut.


Solusi

Dari kasus diatas tersebut penulis menyarankan pada pihak PHRI dalam hal ini pihak pengusaha perhotelan harus sedikit merubah strateginya. Jika kita mencermati kasus tersebut ialah segmen beberapa hotel yang memang membidik sector MICE ke segmen pemerintahan. Nah, jika regulasi pelarangan PNS ini direalisasikan harusnya pihak hotel sebaiknya bermanuver mengganti sasaran mereka ke pihak swasta atau kalangan korporat. Selain itu juga untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dalam dunia bisnis karena jumlah hotel yang sudah menjamur, pihak hotel harus membuat inovasi untuk memancing pengunjung. Inovasi tersebut sebaiknya yang menunjukkan diferensiasi antar setiap hotel agar bisa tetap bertahan.

Untuk pihak pemerintah, wacana regulasi tersebut menimbulkan kecaman terutama di kalangan para pengusaha perhotelan karena memang memiliki implikasi yang cukup buruk buat kelangsungan bisnis mereka. Hal yang pertama mungkin regulasi ini bisa disosialisasikan terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelumnya. Mengapa begitu ? Karena pihak hotel bisa mulai berbenah diri untuk menyiapkan diri sebelum regulasi tersebut terealisasi. Pemerintah harusya mempertimbangkan dengan matang akan hal ini, karena implikasi dari regulasi ini cukup benar-benar memberi efek yang buruk, seperti potensi adanya pengangguran, dan bahkan dinilai mematikan aktivitas produk pariwisata.

Selain mengkaji ulang regulasi tersebut, pemerintah juga mungkin perlu mengadakan evaluasi terhadap fasilitas-fasilitas kantor yang ada, mungkin juga bisa mengevaluasi mengapa para PNS lebih cendrung “boros” memilih hotel sebagai tempat rapat. Karena mencuatnya berita ini memberikan stigma buruk bagi para aparatur negara ini di mata publik. Kita bisa melihat angka penghematan APBN yang sudah tertulis diatas tadi. Pemerintah terkesan melemparkan kesalahan “pemborosan” ini pada pihak hotel.

Namun, pada intinya penulis setuju dengan adanya regulasi tersebut. Karena memang menekankan pada efisiensi anggaran tapi alangkah baiknya jika pihak hotel juga diberi waktu untuk mempersiapkan diri agar mampu menghadapai atau mengawali hari dengan strategi dan gaya yang baru. Titik utamanya ialah pihak hotel bisa bermanuver mengganti bidikan sector MICE mereka bukan lagi pada segmen government melainkan lebih ke pihak-pihak swasta atau korporasi.

#CMIIW

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s